Probolinggo ( Jejakjurnalis.com ) – Setelah ramai menjadi perbincangan Publik dengan situs pemerintahan yang menampilkan halaman Judi Online dengan skema backdoor maka sekarang terulang kembali dengan Jual Beli Akses Digital Kabupaten Probolinggo.
“Ini kami menemukan adanya aktifitas Jual Beli Akses Data Salah satu Kabupaten di Jawa Timur” Ungkap Ketua Komunitas Blogger Kota Malang
“Kami sebagai blogger tentunya merasa terganggu oleh bocornya data ini, karena sangat rawan disalahgunakan” Ujar pria 25 Tahun ini
Sebagai informasi bahwa, yang dijual di lini masa ini adalah akses hosting di pemerintahan Kabupaten Probolinggo.
Adapun akses yang dijual publik ini hanya seharga 800.000 dengan rincian sebagai berikut
lptq.probolinggokab.go.id DA 34 PA 33 800k
kraksaan.probolinggokab.go.id DA 34 PA 32 800k
kotaanyar.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
leces.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
maron.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
lumbang.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
maping-ukm.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
krejengan.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
krucil.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
kuripan.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
landukmapan.probolinggokab.go.id DA 34 PA 30 800k
Ibrahim Gardha menambahkan bahwa ini sangat mencoreng keamanan digital di Indonesia, karena tidak menuntut kemungkinan lebih banyak lagi data yang disebarkan dan dijual di dark web serta tidak terpantau oleh Pihak Berwenang.
Ditempat yang berbeda saat diwawancarai awak media, Konsultan Digital Edo Rabmadhani Murdyan mengomentari kejadian ini dengan santai Ini menunjukkan lemahnya keamanan Data Digital dan Proteksi keamanan server di Indonesia.
Ko Edo Rabmadhani menambahkan bahwa pemerintahan seharusnya tidak hanya membuat sebuah sistem digital yang pada akhirnya cuma buat ceremonial saja, tetapi dalam setiap tender diwajibkan untuk menambahkan keamanan digitalnya seperti apa kepada development sistem website.
“Kita tidak bisa menyalahkan Pihak Development Website atau Program ketika mendapatkan Project, karena mereka juga bekerja sesuai dengan tupoksi serta list yang harus dikerjakan, terkadang dengan dana yang sedikit sehingga Pihak Development hanya condong ke Fungsinya tetapi kurang di Keamanan” ucap Edo Rabmadhani
“Banyak sekali faktor yang menyebabkan ini terjadi dapat diduga diantara adalah kelalaian dari pihak pemerintah yang mendapat tugas merawat, pihak development program dan pihak vendor server. Perlu attensi lebih dari Pihak Berwenang dalam menyelidiki kasus ini”
( Stf )
