"Tanah seluas 7,6 hektar ini akan dikembangkan bertahap, menyesuaikan pasar dan kebutuhan. Kami mohon dukungan Komisi A dan Dinas Pariwisata untuk penyempurnaan perizinan," ujar Suliono.
Ia juga menekankan bahwa proyek ini murni kerjasama desa dengan investor, bukan kontrak lahan, sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi warga melalui bagi hasil (sharing profit) dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Respons DPRD dan Poin Legalitas,
Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Nurudin, Perwakilan Komisi A DPRD Kota Batu menyoroti pentingnya kepatuhan hukum. Meski mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kesejahteraan warga, mereka mengingatkan agar seluruh perizinan diselesaikan melalui koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Kami kesini bukan sidak namun kunjungan kerja, memang masalah legalitas adalah syarat mutlak, terutama untuk investasi bernilai besar seperti ini. Kami mendorong komunikasi intensif dengan pemkot untuk memastikan tidak ada kendala di kemudian hari, Ini wewenang Dinas perijinan" jelas salah satu anggota Komisi A.
