Sidoarjo, Jejakjurnalis.com,- Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), kunjungi Mapolresta Sidoarjo dan langsung meninjau layanan Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis dalam pembentukan 10 Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) di tingkat Kepolisian se-Indonesia.
Menteri Rini menegaskan bahwasanya pemerintah tengah memfinalisasi pada pembentukan direktorat sebagai respon nyata atas maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta praktik perdagangan orang yang makin memprihatinkan.
“Layanan seperti yang diterapkan di Polresta Sidoarjo menjadi role model pelayanan publik yang ramah dan empatik. Ini bagian dari reformasi birokrasi yang konkret dan berdampak langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Rini juga mengapresiasi langkah cepat Polresta Sidoarjo yang menghadirkan layanan MMPP dan PPA secara terintegrasi.
Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah mengakses perlindungan hukum dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis kebutuhan korban.
Menteri Rini berharap keberadaan 10 Direktorat PPA dan PPO yang akan dibentuk nantinya mampu memperluas akses dan kualitas layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pemkab Apresiasi Polresta Sidoarjo di Hari Bhayangkara ke-79
Ia menyebut, penguatan layanan yang berbasis empati akan menjadi ciri utama reformasi birokrasi dalam penanganan kasus kekerasan.
“Dengan model seperti di Sidoarjo, kita harapkan Polda lain bisa mereplikasi pendekatan yang sama. Tujuannya satu: perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, menjelaskan bahwa Unit PPA di bawah Satreskrim berperan penting memberikan rasa aman bagi korban.
“Ruang khusus yang nyaman dan pendekatan empatik membuat korban lebih terbuka dalam memberikan laporan,” jelasnya, Kamis, 03/07/2025.
Ia juga menambahkan bahwasanya keberadaan layanan itu merupakan wujud sinergi antara Polri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian PPPA dalam memperkuat perlindungan kelompok rentan.
Kunjungan ini menjadi penegas komitmen pemerintah pusat dalam menghadirkan sistem perlindungan yang kuat, cepat, dan terintegrasi.
