Sidoarjo, Awosmedia.com – Dukung pelayanan desa yang cepat, transparan, dan modern, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperluas digitalisasi di tingkat pemerintahan desa.
Salah satu langkah konkretnya adalah memfasilitasi pembuatan website bagi seluruh desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Hingga kini, Dinas Kominfo Sidoarjo telah membantu pembuatan 277 website desa dari total 318 desa yang ada. Artinya, tinggal 41 desa yang sedang dalam proses penyelesaian.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Gratiskan Denda Pajak Daerah 2025–2026
Targetnya, seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki website aktif pada Desember 2025 mendatang.
Pelatihan Pengelolaan Website Desa
Sebagai bentuk percepatan, Dinas Kominfo Sidoarjo menggelar pelatihan pengelolaan website bagi perangkat desa yang belum memiliki situs resmi. Pelatihan dilaksanakan di Ruang Delta Graha Sekretariat Daerah Sidoarjo pada Selasa (11/11).
Peserta pelatihan merupakan admin desa yang akan bertanggung jawab mengelola konten dan informasi di website masing-masing.
Melalui kegiatan ini , diharapkan seluruh desa dapat mengoperasikan website-nya secara mandiri dan berkelanjutan.
Transformasi Digital Terencana
Plt. Kabid Tata Kelola Informasi Dinas Kominfo Sidoarjo, M. Wahyudi Nafii, S.Kom., M.T., menjelaskan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen kuat mendorong transformasi digital di semua sektor pemerintahan. Program website desa menjadi bagian penting dari proses menuju desa digital.
“Kami memfasilitasi biaya domain, pelatihan, dan seluruh proses pembuatan website desa. Program ini sudah berjalan sejak 2024 dan kini masuk tahap akhir pada 2025,” ujarnya.
Wahyudi optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah, desa-desa di Sidoarjo akan segera bertransformasi menjadi desa digital yang adaptif dan terbuka.
Transparansi dan Akses Publik
Selain sebagai media informasi, website desa berfungsi memperkuat keterbukaan publik. Melalui website, masyarakat bisa mengakses data kependudukan, profil desa, potensi ekonomi, hingga laporan penggunaan dana desa.
“Website desa menjadi sarana penting untuk transparansi pemerintahan sekaligus mempercepat layanan publik di tingkat desa,” tambah Wahyudi. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi dari pelayanan publik yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.
Pendampingan dan Evaluasi Tahunan
Pranata Humas Dinas Kominfo Sidoarjo, Anita Yudi Jayanti, S.Sos., M.I.Kom., menambahkan bahwa Dinas Kominfo akan terus melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala.
Setiap tahun dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk menilai desa yang aktif maupun tidak dalam mengelola website.
“Kami ingin website desa benar-benar hidup dan berfungsi. Oleh karena itu, para admin harus rutin memperbarui data agar informasi selalu relevan,” ujarnya.
Anita berharap, website desa dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan digital.
Teguh M
