Kediri ( Jejakjurnalis.com ) – Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk mereka anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri pada 2023 mendirikan boarding school gratis.
Bekerjasama dengan Putra Sampoerna Foundation (PSF), SMA Dharma Wanita 1 Pare boarding school menjadi sekolah gratis pertama yang didirikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Di tahun ajaran 2023/2024 ini sebanyak 130 anak menjadi siswa sekolah itu.
“Spirit pendirian sekolah ini adalah mengangkat derajat hidup masyarakat kita yang paling bawah. Mereka yang menjadi siswa sekolah itu harus benar-benar dari keluarga yang tidak mampu,” kata bupati Dhito.
Dengan mendapat kesempatan bersekolah gratis, anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dalam jangka panjang diharapkan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik sehingga dapat mengangkat derajat hidup keluarga.
Kualitas pendidikan termasuk kehidupan keseharian siswa selama di asrama menjadi perhatian serius bupati muda ini. Mas Dhito sapaan akrabnya terus memantau perkembangan siswa, bahkan tak jarang dirinya melakukan kunjungan ke sekolah.
“Orang tua mereka menitipkan anaknya kepada kami, maka kami punya tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak ini,” urainya.
Bersama PSF, pemerintah daerah mengupayakan para siswa setelah lulus nantinya memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur beasiswa. Terlebih program beasiswa ini di Pemerintah Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun terus digenjot.
Pada tahun 2023, pemerintah kabupaten kediri tercatat menyalurkan beasiswa GNOTA bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan nilai Rp23 miliar. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebanyak Rp22,5 miliar dan 2021 sebanyak Rp20 miliar.
Tak kalah penting untuk meningkatan mutu pendidikan bagi anak didik, kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintahan daerah. Guna meningkatkan kompetensi guru dilakukan kegiatan pendampingan termasuk diadakannya program pertukaran guru.
“Harus disadari dalam dunia pendidikan tidak melulu bagaimana siswanya, tapi upgrade kualitas gurunya juga menjadi sangat penting sekali. Ini juga kita lakukan di seluruh SD dan SMP yang ada (di Kabupaten Kediri,” ungkap Mas Dhito.
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kediri, kesejahteraan guru non ASN juga menjadi perhatian serius Mas Dhito. Dalam kepemimpinannya, anggaran untuk insentif guru dinaikkan. Pada tahun 2023 anggaran insentif bagi guru dengan nilai Rp14 miliar akan dinaikkan menjadi Rp21 miliar pada tahun 2024 mendatang.
Kenaikan insentif itu, guru Taman Posyandu (Tapos) yang semula belum mendapat insentif pada 2024 direncanakan akan menerima sebesar Rp100 ribu dengan penerima 1000 guru. Kemudian guru PAUD, TK, Kelompok Bermain, SD serta SMP yang mulanya mendapat Rp100 ribu naik menjadi Rp200 ribu. Sedangkan guru eks K2 yang semula Rp500 ribu naik 50 persen menjadi Rp750 ribu.
“Sudah kita hitung dengan kemampuan anggaran yang ada. Maka di tahun 2024 kita naikkan sedikit lebih baik bagi guru dengan masa bhakti minimal 3 tahun,” terangnya.
Mas Dhito menyadari, dengan penghasilan yang saat ini didapat, kesejahteraan guru non ASN masih belum ideal. Selain peningkatan insentif, pihaknya juga mendorong guru non ASN dapat berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan memiliki usaha, guru tidak hanya bergantung pada kenaikan insentif.
“Maka bagi guru non ASN yang mau punya usaha, mau bikin UMKM atau apapun kita siap (membantu) apakah permodalannya dari bank daerah atau langsung pemerintah kabupaten atau kita berikan pelatihan dengan satu set alat untuk usaha,” pungkasnya.
Menindaklanjuti kebijakannya itu, Mas Dhito meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk menginventarisir guru non ASN di Kabupaten Kediri yang telah memiliki usaha termasuk guru yang belum mempunyai usaha dan berkeinginan menciptakan usaha baru. Hasil inventarisir itu untuk mengetahui program yang cocok diberikan kepada para guru.
( Efn )
Editor Irfan Hadi
