Sidoarjo, Jejakjurnalis.com, – Organisasi Pelita Prabu Jawa Timur menyambut suka cita atas ditolaknya gugatan sengketa Pilpres tahun 2024 yang dilayangkan pihak Anis dan Ganjar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin, 22/04/2024 kemarin.
Dewan Penasehat Pelita Prabu Jawa Timur dr. Andre Yulius mengatakan pengumuman MK tersebut menjadi pertanda akan kemenangan rakyat dan Paslon 02 Prabowo-Gibran pada kontestasi Pemilu 2024.
“Kemenangan ini sudah dianggap sah tinggal menunggu pelantikan Prabowo -Gibran untuk menuju kepemimpinan Indonesia melanjutkan Presiden Jokowi. Hal ini tidak bisa lepas dari kerja keras seluruh elemen relawan-relawan se-Indonesia dalam memastikan kemenangan satu putaran tersebut,” ujar Andre.
Ia menambahkan sebagai salah satu organ besar relawan nasional 02, organisasi Pelita Prabu berkomitmen untuk terus ada sekaligus untuk membantu realisasi program-program kepemimpinan Prabowo -Gibran pada 5 tahun mendatang.
Andre Yulius menyatakan, sambil menunggu momen Prabowo Gibran untuk dilantik, organ relawan Pelita Prabu Jawa Timur berinisiatif merespon momen Pilkada dan Pilgub di Jawa Timur.
“Sebagai organ relawan besar, Pelita Prabu akan ikut intervensi mewarnai atmosfer politik di Jawa Timur. Sesuai kesepakatan bahwa jargon yang dipilih yaitu Pelita Prabu Jawa Timur Mendukung Pemerintahan Bersih Tanpa Korupsi,” ungkap dokter yang akrab dengan dunia pemberdayaan sosial.
Hari ini aktifis-aktifis Pelita Prabu berusaha masuk dalam usaha mendukung paslon yang memiliki rekam jejak positif. Jejaring Pelita Prabu di level kabupaten dan kota di Jawa Timur sedang menyiapkan diri untuk tampil mengawal paslon-paslon terbaik dari putra daerah masing-masing.
Ia juga mengatakan, mengaca pada problem korupsi yang terjadi hari ini di Sidoarjo, dirinya merasa cukup prihatin dan menyesalkan atas kejadian tersebut. Korupsi masih menjadi satu momok dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
“3 kali kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo semuanya kesandung pada persoalan korupsi yang tentunya sangat memalukan. Dari hal ini dapat menjadi contoh jika iklim perpolitikan kita belum sepenuhnya dewasa,” tegasnya.
Andre juga menegaskan, relawan Pelita Prabu Jawa Timur diharamkan untuk mendukung para calon-calon yang terindikasi memiliki jejak rekam buruk, semisal pernah kesandung pelanggaran etika politik, korupsi, gratifikasi dan sejenisnya.
“Sebagai organisasi diluar partai politik, Pelita Prabu adalah murni relawan yang memiliki visi misi kebangsaan dan berfalsafah Pancasila sebagai dasar bernegara. Turut serta dalam mendukung pemerintahan yang bersih serta berpihak pada rakyat sekaligus berani untuk berkorban menjaga keutuhan NKRI,” pungkas sang dokter dengan mantap.
Tidak dapat dipungkiri sampai dengan saat ini tidaklah mudah dalam membasmi tindakan dan perilaku korupsi di Indonesia. Yang bisa menghentikan hanya kesadaran diri dan peran serta dari masyarakat yang menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Teguh
