9 Mei 2024

MEDAN

Berita DaerahHukum & KriminalMEDANNasional

Situasi dan kondisi ini mengharuskan adanya sinergi dan kolaborasi antar negara

Medan, 23 s.d. 24 April 2024, Jejakjurnalis.com – Kejahatan narkotika sebagai transnational organized crime senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi, dan perkembangan ekonomi dunia.

Dimana jaringan sindikat narkotika internasional mempersenjatai diri dengan teknologi yang semakin canggih dan menerapkan organisasi sistem sel yang kian sulit dilacak. Fenomena ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan bagi negara di seluruh dunia.

Situasi dan kondisi ini mengharuskan adanya sinergi dan kolaborasi antar negara di seluruh dunia dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Indonesia dengan karakteristik wilayah lautan terluas di dunia dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Filipina, Laut Cina Selatan, Singapura, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini memiliki risiko kejahatan narkotika yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang memiliki kondisi geografis berbeda.

Sebab itu, sebagai upaya melindungi bangsa dan negara dari ancaman narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading institution dalam pencegahan dan penanganan permasalahan narkotika di Indonesia terus menjajaki peluang kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung program P4GN.

Saat ini diinformasikan bahwa terdapat 54 orang warga negara asing dari Benua Amerika, Benua Eropa, dan Benua Asia yang diamankan oleh BNN pada periode 2021 s.d. 2023 atas keterlibatannya dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan warga negara Indonesia yang terlibat tindak pidana narkotika di luar negeri pada tahun 2021 tercatat terdapat 135 orang, dengan jumlah WNI terbanyak terlibat tindak pidana narkotika di Malaysia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Februari lalu Kepala BNN RI dengan didampingi oleh Kepala BNN Provinsi yang berada di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia menginisiasi pertemuan dengan Pemerintah Malaysia dan Singapura untuk membahas permasalahan narkotika serta melakukan kerja sama penguatan perbatasan pada masing-masing negara.

Sementara itu dalam lingkup nasional, BNN juga menggencarkan sosialisasi bahaya narkotika dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan kewaspadaan serta daya tangkal masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan seperti yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, pada 23 s.d. 24 April 2024.

Berdasarkan survei prevalensi tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tertinggi di Indonesia. Sebanyak kurang lebih 1 juta dari 3,3 juta jiwa penyalahguna narkotika secara nasional berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan jalur perdagangan laut internasional dan berbatasan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar serta berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Sebab itu melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), wilayah pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Balai, akan menjadi pilot project nasional Kelurahan Bersinar di Indonesia. BNN bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan intervensi program P4GN, mulai dari kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, untuk meningkatkan ketahanan di wilayah rawan tersebut.

BNN juga melakukan Workshop Indonesia Bersinar yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, penegak hukum, tokoh agama, dan organisasi masyarakat, serta civitas akademika sebagai sinergitas bersama dalam penguatan Desa Bersinar guna menghadapi kompleksitas permasalahan narkotika di Sumatera Utara demi mewujudkan Indonesia Bersinar.

Upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. BNN berharap kerja sama dengan negara tetangga tidak hanya dilakukan melalui penguatan pengawasan perbatasan tetapi juga melalui penyebarluasan informasi secara masif.

( Hr/Red)

SINERGI DAN KOLABORASI MENUJU INDONESIA BERSINAR

Berita DaerahMEDANNasional

MEDAN ( JEJAKJURNALIS.COM ) – Kegiatan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Setibanya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Yang turut hadirĀ  menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur dan mengunjungi beberapa pasar.

Yang sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Dan yang turut juga mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. ( Wicaksono )

Kegiatan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Berita DaerahMEDANNasionalPendidikanPolitik

MEDAN ( Siaptv.com ) – Mabes Polri bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi peran kerjasama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa (7/2).

Bertempat di Hotel Santika Dyandra acara sosialisasi itu diselenggarakan oleh Dewan Pers dan dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri, Karowasiddik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan, Kabidhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, serta pejabat Dewan Pers lainnya.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri mendukung perlindungan kemerdekaan pers.

“Peran pers sebagai pilar ke empat sangat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Melalui pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan mudah dan cepat dan eksponensial,” katanya membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, adanya ruang digital saat ini sungguh diminati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas lainnya sehingga muncul sejumlah platform di media sosial (Medsos).

Dedi mengungkapkan, peran media dalam menyalurkan informasi dan memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang-Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.

“Untuk menjalankan aturan itu Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 Atau Nomor NK/4/III/2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum mengenai penyalahgunaan profesi wartawan,” ungkapnya.

“Nota kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” ujar jenderal bintang dua tersebut.

Dedi juga berharap sosialisasi peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar ini meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.

“Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam, politik identitas dan sebagainya yang harus diantisipasi. Harapan kita mampu dan mau menjadi bagian dalam menjaga peradaban,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik, menyebutkan kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi wartawan terlebih memasuki tahun politik.

“Dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” sebutnya.

Pada kesempatan itu Akademisi yang juga mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagus Manan, menambahkan kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran suatu bangsa. Dimana pada semangat reformasi 1998 merebut kembali kebebasan.

“Ada 12 pendekatan etik memperkuat Good Governance yakni tidam mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, kejujuran, kepemimpinan baik, dedikasi, terpercaya, taat hukum, cara-cara baik, dan dasar kebajikan,” bebernya.

“Namun dari semua itu yang harus dimiliki adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan merupakan standar kebaikan di ruang publik,” pungkasnya. ( Arm )

Polri dan Dewan Pers Sosialiasi Perlindungan Kemerdekaan Pers